KilasNews/MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membagikan pengalaman kepemimpinannya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tujuh program prioritas pembangunan yang dikenal sebagai Sapta MULIA.
Paparan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) bagi Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).
Mengangkat tema “Kota Makassar sebagai Smart City”, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu memaparkan strategi Pemerintah Kota Makassar dalam memanfaatkan teknologi digital, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan.
Di hadapan para praja muda, Munafri mengawali pemaparannya dengan menegaskan posisi strategis Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia.
“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia, saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” kata Appi.
Menurutnya, Kota Makassar memiliki modal geografis yang kuat untuk terus berkembang, meskipun tidak ditopang sumber daya alam yang melimpah maupun lahan pertanian yang luas.
Dengan luas wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan populasi kurang lebih 1,4 juta jiwa, Makassar bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, konektivitas, serta kualitas sumber daya manusia untuk menggerakkan perekonomian.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Makassar telah mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 6,61 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,66, tingkat kemiskinan berada pada angka 4,24 persen berdasarkan data BPS yang dipaparkannya, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 9,60 persen.
Capaian tersebut, kata Munafri, harus terus diperkuat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi sebagai modal membangun kota yang aman, nyaman, dan menarik bagi investasi.
“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, orang nomor satu Kota Makassar itu, kemudian menjelaskan tujuh program prioritas pembangunan yang menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar untuk menjawab tantangan perkotaan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif.
Program pertama adalah Lontara Plus, sebuah platform digital terintegrasi yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi milik perangkat daerah.
Munafri mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara terpisah di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota membangun satu platform terpadu agar pelayanan, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Melalui Lontara Plus, masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan, sedangkan perangkat daerah dituntut merespons persoalan secara cepat dan terukur.
“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.
Program kedua adalah Makassar Creative Hub, ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas yang menyasar generasi muda.
Dikatakan, fasilitas ini menyediakan pelatihan berbagai bidang, mulai dari tata rias, barista, hingga pengembangan kompetensi lainnya secara gratis.
Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemkot Makassar juga menargetkan penambahan lokasi secara bertahap untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan dan peluang kerja.
“Pogram ini, juga telah membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Makassar,” terangnya.
Program ketiga disampaikan Wali Kota Appi menyasar peningkatan akses air bersih bagi masyarakat secara luas.
Dimana, Pemkot Makassar memberikan sambungan air bersih secara gratis kepada warga yang belum mendapatkan akses layanan perpipaan, sekaligus melakukan pembenahan jaringan untuk memastikan distribusi air berjalan lebih optimal.
“Program penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, terlebih ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan,” tuturnya.
Program keempat adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Makassar, meskipun diakui kini masih berproses. Sebanyak 33.000 anak ditargetkan menerima bantuan seragam tersebut.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, tetapi juga meringankan pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Program kelima adalah pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pemanfaatan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.
Appi menegaskan, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir.
“Diperlukan keterlibatan masyarakat agar sampah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan sekaligus mengurangi beban lingkungan,” ajakannya.
Karena itu, pemilahan dari rumah tangga dan pengolahan sampah organik menjadi bagian penting dari upaya mengurangi timbunan sampah.
Pemkot Makassar juga terus mendorong pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk urban farming.
“Serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular dan energi ramah lingkungan,” katanya.
Program keenam adalah Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, yang memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Melalui program ini, Pemkot Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga juga mendapatkan jaminan hari tua.
Munafri menilai, perlindungan tersebut penting untuk mencegah keluarga pekerja rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Program ketujuh adalah pembangunan Stadion Makassar sebagai fasilitas olahraga sekaligus penggerak ekonomi baru.
Munafri menjelaskan, stadion tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, dan berbagai usaha di kawasan sekitarnya.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai keberadaan stadion berstandar memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.
“Pembangunan stadion ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD,” ungkapnya.
Dalam kegiatan itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Kabag Protokol, serta Camat Tamalate. (*)
