KilasNews/JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+) dalam kegiatan penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026.
Dalam pemaparannya, Munafri yang akrab disapa Appi memperkenalkan Lontara+ sebagai Super Apps resmi Pemkot Makassar yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam satu platform digital.
Pemaparan tersebut berlangsung di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan.
Di hadapan tim penilai, Appi menjelaskan bahwa Lontara+ bukan sekadar aplikasi pelayanan, melainkan instrumen penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan di tengah kehidupan perkotaan.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.
Inovasi ini dirancang untuk memangkas rantai birokrasi, mencegah praktik pungutan liar (pungli), sekaligus memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat, mudah, dan transparan.
Menurut Appi, kehadiran platform tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Melalui satu kanal terintegrasi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan pelayanan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan,” tuturnya.
Lebih lanjut, dikatakan Lontara+ juga dikembangkan untuk menjawab beragam tantangan perkotaan, mulai dari persoalan pelayanan publik, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dimana, dikembangkan sejak 2025, platform ini terus diperluas untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ mencatat perkembangan signifikan. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan lebih dari 3,9 juta aktivasi.
Selain itu, tercatat lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat telah masuk melalui platform tersebut. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Capaian ini, menjadi gambaran pemanfaatan teknologi digital dalam memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan,” papar Ketua IKA FH Unhas itu.
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kehadiran aplikasi, tetapi juga sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan menghadirkan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Karena itu, Pemkot Makassar juga mendorong partisipasi masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi pemerintah.
Salah satunya melalui rencana penyelenggaraan Lontara+ Award sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat dan perangkat daerah yang aktif memanfaatkan serta menindaklanjuti layanan pengaduan tersebut.
Lebih jauh, Appi berharap pelaksanaan I-SIM 2026 dapat menjadi ruang bagi daerah-daerah di Indonesia untuk saling memperkenalkan inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan dan program inovatif yang berpotensi menjadi referensi bagi daerah lainnya.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya.
Ia menilai inovasi yang lahir dari daerah tidak berhenti sebagai program unggulan masing-masing pemerintah, tetapi dapat dikembangkan dan direplikasi secara lebih luas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan,” harap Appi. (*)
