MAKASSAR 20 November 2026 — Sejumlah massa aksi menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Konstruksi Cetak Sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang mencatat nilai temuan sebesar Rp2.008.901.933 terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi cetak sawah pada dua kabupaten tersebut.
Adapun dua paket pekerjaan yang menjadi sorotan massa aksi, yakni:
1. Proyek Konstruksi Cetak Sawah Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025, dengan penyedia CV. Amartag Konstruksi.
2. Proyek Konstruksi Cetak Sawah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025, dengan penyedia CV. Mineral Unggul Jaya.
Massa aksi menilai temuan BPK RI tersebut harus menjadi perhatian serius, mengingat proyek cetak sawah merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas pertanian, perluasan lahan persawahan, serta ketahanan pangan masyarakat.
Menurut massa aksi, setiap penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari aspek administrasi, spesifikasi teknis, volume pekerjaan maupun kesesuaian realisasi anggaran dengan kondisi fisik di lapangan.
“Temuan BPK RI sebesar Rp.2.008.901.933 bukan angka yang kecil. Kami mendesak agar persoalan ini tidak berhenti sebatas pemeriksaan administrasi maupun rekomendasi pengembalian kerugian negara. Aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab,” tegas perwakilan massa aksi.
Massa juga meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan kedua paket pekerjaan tersebut, termasuk proses pengawasan, pertanggungjawaban penyedia, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI.
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran sektor pertanian yang bersumber dari keuangan negara.
TUNTUTAN MASSA AKSI
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan:
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek Konstruksi Cetak Sawah Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bone TA 2025.
2. Mengusut tuntas temuan BPK RI senilai Rp2.008.901.933 dan menelusuri potensi kerugian keuangan negara.
3. Memeriksa pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kegiatan.
4. Memanggil dan memeriksa CV. Amartag Konstruksi serta CV. Mineral Unggul Jaya selaku penyedia pekerjaan.
5. Melakukan audit investigatif dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bone.
6. Mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dan memenuhi unsur pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Massa aksi menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut temuan BPK RI dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.
Uang negara adalah uang rakyat. Setiap dugaan penyimpangan anggaran harus dibuka secara terang dan dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan program ketahanan pangan justru menjadi ladang penyimpangan anggaran.”**


