MAKASSAR 20 Oktober 2026 — Koalisi Lintas Mahasiswa yang dipimpin Kaharuddin menggelar aksi unjuk rasa di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang terkait dugaan ketidaksesuaian petunjuk teknis (juknis) dan spesifikasi teknis pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Lekopancing, Saluran Sekunder Ammarang Ruas I (B.B.2–B.A.1), Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2026. Setelah menggelar aksi di Balai Pompengan, Koalisi Lintas Mahasiswa menyatakan akan melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk mendesak adanya pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut terhadap pekerjaan tersebut.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh P3A Cambaya itu menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, di bawah Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) Pompengan Jeneberang, BBWS Pompengan Jeneberang. Berdasarkan data yang menjadi sorotan Koalisi Lintas Mahasiswa, nilai kontrak bahan tercatat sebesar Rp.100.080.000, sedangkan nilai kontrak upah sebesar Rp.99.680.000. Dengan demikian, total kedua komponen kontrak tersebut mencapai Rp.199.760.000.
Dalam aksi di Balai Pompengan, Koalisi Lintas Mahasiswa menyoroti dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan juknis dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Koalisi menilai bahwa pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak, ketentuan teknis, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dugaan tersebut, menurut Koalisi, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan faktual di lapangan agar kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan dapat diketahui secara objektif.
Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi target penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kesesuaian material, volume dan dimensi pekerjaan, metode pelaksanaan, serta kualitas hasil pekerjaan menjadi aspek penting yang perlu diperiksa oleh instansi terkait.
Usai menggelar aksi di Balai Pompengan, Koalisi Lintas Mahasiswa menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Kejati Sulsel. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong penelusuran apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Koalisi meminta agar setiap dugaan diperiksa berdasarkan bukti, dokumen kontrak, hasil pemeriksaan teknis, dan keterangan pihak-pihak terkait.
Kaharuddin selaku pemimpin aksi menyatakan bahwa langkah melanjutkan aksi ke Kejati Sulsel merupakan bagian dari upaya mengawal penggunaan anggaran negara agar dapat dipertanggungjawabkan. Koalisi Lintas Mahasiswa meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap laporan atau informasi yang nantinya disampaikan, sepanjang terdapat bukti awal yang memadai untuk dilakukan penelaahan sesuai kewenangan.
Adapun tuntutan Koalisi Lintas Mahasiswa meliputi:
1. Mendesak BBWS Pompengan Jeneberang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lekopancing, Saluran Sekunder Ammarang Ruas I, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2026.
2. Mendesak Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan juknis, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.
3. Meminta pemeriksaan terhadap penggunaan material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, mutu hasil pekerjaan, dan pertanggungjawaban kontrak bahan serta upah dengan total nilai Rp199.760.000.
4. Mendesak Kejati Sulsel menelaah informasi dan bukti yang disampaikan terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut serta melakukan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
5. Meminta agar hasil pemeriksaan dan tindak lanjut disampaikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mendesak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan bahwa aksi di Balai Pompengan dan rencana melanjutkan aksi ke Kejati Sulsel merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN. Koalisi berharap persoalan ini tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi diikuti pemeriksaan yang objektif dan tindak lanjut yang jelas berdasarkan fakta di lapangan.
Koalisi juga menekankan bahwa sorotan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendahului hasil pemeriksaan atau menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, apabila ditemukan bukti ketidaksesuaian yang mengarah pada pelanggaran hukum atau kerugian keuangan negara, pihaknya mendesak agar persoalan tersebut diproses sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
