MAKASSAR – Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengikuti Rapat Asistensi Anggaran Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rabu (22/7/2026).
Rapat asistensi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP., M.Si., bersama jajaran.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan sinkronisasi rencana anggaran Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan program strategis Pemerintah Kota Makassar.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang, termasuk penguatan Program Urban Farming yang menjadi salah satu prioritas Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Program ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkotaan secara produktif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, menyampaikan bahwa perencanaan anggaran yang matang menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program pembangunan sektor perikanan dan pertanian.
“Penyusunan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program prioritas daerah, khususnya pengembangan Urban Farming Terintegrasi yang saat ini terus didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Melalui rapat asistensi ini, diharapkan penyusunan Anggaran Tahun 2027 dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, anggaran yang disusun juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sektor perikanan dan pertanian secara efektif, efisien, akuntabel, serta tepat sasaran.
Rapat asistensi anggaran ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan dan penganggaran yang transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
