Makassar, Senin, 2 Februari 2026 — Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar ini menyoroti dua proyek pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Dalam orasinya, Irwan selaku Jenderal Lapangan menyampaikan bahwa massa aksi menyoroti belanja makan dan minum rapat pada salah satu satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dinilai memiliki harga satuan tidak wajar, volume kegiatan yang patut dipertanyakan, serta indikasi penggelembungan anggaran.
Menurut Irwan, belanja tersebut tidak mencerminkan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Koalisi Lintas Mahasiswa juga mengungkap dugaan penyimpangan pada Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Tahun Anggaran 2025. Pengadaan tersebut meliputi meja dan kursi sebanyak 200 pasang, kursi kerja atau kursi staf sebanyak 200 unit, serta meja kerja sebanyak 200 buah. Irwan menegaskan bahwa pengadaan dengan jumlah besar ini patut dipertanyakan urgensi dan peruntukannya, karena tidak disertai penjelasan kebutuhan yang jelas serta diduga tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Irwan menilai pengadaan Home Use tersebut berpotensi salah peruntukan, tidak sesuai kebutuhan riil organisasi, serta membuka ruang terjadinya mark-up harga dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Ia juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik-praktik tersebut terjadi secara berulang.
Sebagai bentuk tuntutan, Koalisi Lintas Mahasiswa mendesak Inspektorat Kota Makassar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua proyek pengadaan tersebut.
Massa aksi juga menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dipanggil dan diperiksa secara terbuka, serta meminta transparansi penuh kepada publik terkait penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Aksi unjuk rasa ini ditutup dengan pernyataan Irwan selaku Jenderal Lapangan bahwa Koalisi Lintas Mahasiswa akan terus mengawal dan mengawasi kasus ini hingga ada kejelasan hukum, sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mendukung pemberantasan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(*)
