MAKASSAR — Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan (KOMAKS Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (29/10/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan permasalahan dalam pelaksanaan dua proyek pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Dalam aksi tersebut, KOMAKS Sulsel menyoroti dua proyek pembangunan di lingkungan Kementerian Agama yang berdasarkan informasi awal disebut memiliki indikasi kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Massa aksi meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan serta memastikan setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Proyek pertama yang menjadi sorotan adalah pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan oleh PT Putra Manrajai Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp2.789.800.000,00. Proyek tersebut berada di bawah Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada KOMAKS Sulsel, terdapat indikasi kekurangan volume fisik pekerjaan serta dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material dengan Bill of Quantities (BoQ). Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, realisasi pekerjaan di lapangan, dan pembayaran yang telah dilakukan.
Selain itu, KOMAKS Sulsel turut menyoroti proyek pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MAN Tana Toraja yang dikerjakan oleh CV. PS dengan nilai kontrak Rp4.476.000.000,00. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek dengan Nomor Kontrak 26/KW.21.2/MAN-E/2025 tertanggal 26 September 2025 tersebut dilaporkan memiliki dugaan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp40.790.579,63 serta indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
KOMAKS Sulsel menilai bahwa dugaan permasalahan tersebut tidak boleh diabaikan karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya menghasilkan bangunan berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kedua proyek, termasuk pengawasan pekerjaan, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut atas setiap kekurangan yang ditemukan.
Dalam aksi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, KOMAKS Sulsel juga mendesak aparat penegak hukum untuk menelaah dokumen dan informasi terkait kedua proyek tersebut. Apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, KOMAKS meminta agar perkara ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
KOMAKS Sulsel menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pihaknya juga meminta agar setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara serius, termasuk penyelesaian kekurangan volume atau pengembalian kelebihan pembayaran apabila terbukti terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui aksi tersebut, KOMAKS Sulsel berharap Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Penggunaan anggaran negara, menurut KOMAKS, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tidak boleh menyimpang dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
KOMAKS Sulsel menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai hasil pemeriksaan, tindak lanjut administratif, serta langkah penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
