Kendari 8 November 2026 – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I terkait kelebihan pembayaran
Pada Kegiatan Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan Kode Trayek R-55 Pangkalan Kendari Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menjadi sorotan publik.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai hasil Pemeriksaan Keuangan Kantor KSOP Kelas ll Kendari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Terdapat Kelebihan Realisasi Kelebihan pembayaran Melebihi RAB Trayek R-55 Sebesar Rp. 562.810.416,86 Penyedia Jasa BMP Shiping Company Poltekpel Barombong
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian dari Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Kaharuddin, yang meminta adanya kejelasan dan transparansi mengenai status penyelesaian temuan tersebut, termasuk apakah nilai kelebihan pembayaran sebesar Ratusan juta telah dikembalikan ke kas negara atau masih dalam proses tindak lanjut.
Kaharuddin juga mempertanyakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas munculnya kelebihan pembayaran tersebut, termasuk sejauh mana peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor KSOP Kelas ll Kendari dalam proses pelaksanaan dan Realisasi pembayaran pekerjaan.
Minta Status Tindak Lanjut Dibuka ke Publik
Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Kaharuddin menilai penyelesaian temuan BPK tidak cukup hanya berhenti pada munculnya rekomendasi pemeriksaan. Status tindak lanjut dan bukti penyelesaiannya perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Secara Hukum, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, yang mengatur bahwa tindak lanjut rekomendasi harus disertai dokumen pendukung. Apabila rekomendasi belum dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
Karena itu, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) meminta pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas ll Kendari menjelaskan secara terbuka status rekomendasi BPK atas temuan Ratusan Juta apakah sudah dikembalikan, apabila memang sudah dilakukan pengembalian Tentunya ada Bukti Penyetoran Ke Kas Negara
Desak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Lakukan Penelusuran
AMAK selanjutnya mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sulawesi Tenggara) untuk melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan, pembayaran, maupun penggunaan anggaran subsidi angkutan laut tersebut.
Menurut Koordinator AMAK Kaharuddin, aparat penegak hukum perlu memastikan apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kelebihan pembayaran yang harus diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan pengembalian kerugian negara, atau terdapat fakta lain yang menunjukkan adanya unsur pidana.
AMAK menegaskan bahwa adanya temuan BPK tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum dan unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses hukum harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak hanya melihat persoalan dari sisi administratif, tetapi juga menelusuri mekanisme pembayaran, dasar perhitungan kelebihan pembayaran, pihak yang menerima manfaat pembayaran, serta status pengembalian uang negara.
“Yang kami minta sederhana, buka secara terang status temuan BPK tersebut. Apakah seratus Ratus juta lebih itu sudah dikembalikan ke kas negara, siapa yang bertanggung jawab, dan apa langkah tindak lanjut yang telah dilakukan. Jika ditemukan indikasi pidana, kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku,” tegas AMAK.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas ll Kendari Direktorat Jendral Perhubungan laut Kementerian Perhubungan, BPK RI
Koordinator AMAK menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi memastikan setiap rupiah APBN digunakan sesuai peruntukannya serta tidak merugikan keuangan negara.
